Mengeruk Sungai Kapuas

Area Pembukaan Lahan Perkebunan Sawit Oleh Peusahaan

Penulis : Marsianus Alex

Sintang kembali viral. Catatan saya setidaknya 3 kali Sintang mengisi ruang media nasional. Pertama; persoalan alm. Tengku Zul, kedua; permasalah Ahmadiyah, dan yang ketiga; bencana banjir November 2021. Lebih-lebih setelah Fadli Zon vs Lasarus saling singgung soal penanganan banjir. Ditengah polimik banjir muncul wacana gubernur mengeruk sungai karena katanya sedimentasi adalah satu diantara penyebab banjir.

Setau saya fakta tentang penyebab banjir di area Das Sungai Kapuas sampai hari ini belum ada kajiannya. Akibatnya muncul banyak opini dan simulasi. Yang paling mengemuka adalah teori bencana ekologi. Pegiat lingkungan menuding bahwa kerusakan hutan yg massif adalah satu diantara penyebab banjir yg semakin sering terjadi.

Kerusakan lingkungan disebabkan antara lain oleh izin Penebangan Pohon, Hak Pengelolaan Hutan (HPH), Izin Perkebunan Sawit, HTI, Pertambangan Emas. Akibat aktifitas-aktifitas di atas memang nyata bahwa Das Kapuas dan Melawi serta tutupan hutan di Kalbar menyusut dengan drastis. Sejak tahun 2000-2021 sudah jutaan ha hutan beralih bentuk dan fungsi. Adalah benar bahwa Das Sungai Kapuas mengalami sedimentasi akibat aktifitas perkebunan (longsoran material dari daratan) dan penambangan emas di aliran sungai. Sedimentasi dan perubahan bentuk sungai secara signifikan terutama diakibatkan oleh aktifitas pertambangan emas. Ratusan bahkan jutaan kubik isi perut bumi yg awalnya berada di dalam tanah dikeluarkan dari dasar sungai kemudian menimbun Das Sungai Kapuas maupun Melawi. Intinya Das Sungai Kapuas dan Melawi Sudah tidak lagi normal. Hancur.

Lalu berkurangnya tutupan hutan juga dianggap biang kerok banjir. Tutupan hutan ini menyusut drastis sejak adanya HPH, HTI dan Izin Perkebunan Sawit secara besar-besaran. Teorinya adalah hilangnya hutan berarti hilangnya sumber resapan air sehingga air hujan dengan cepat mengalir ke sungai. Izin perkebunan sawit yg luas juga banyak mengalihkan hutan gambut menjadi lahan kering dengan cara menggali parit2 raksasa, sehingga lahan gambut yg dapat menyerap air kehilangan fungsi.

Namun teori ini mendapat bantahan dengan dalil catatan sejarah banjir. Tahun 1963 infonya pernah juga terjadi banjir besar di Sintang. Kurang lebih sebesar yg terjadi di November 2021 ini. Bagaimana mungkin menyalahkan faktor2 di atas untuk banjir 1963. Sebab, kondisi hutan dan sungai saat itu berbeda hampir 180'dari hari ini.

Sulit dicari titik temu tentang penyebab banjir bila dalil banjir tahun 1963 dijadikan alibi. Persoalanya adalah tidak adanya dokumen yg memadai tentang banjir tahun 1963. Seberapa tinggi curah hujan, fenomena alam apa yg terjadi, berapa lama banjir melanda, dll. Fenomena banjir yg dapat dikonfirmasi dengan jelas adalah intensitasnya. Beberapa tahun terakhir banjir begitu cepat melanda pemukiman di Das Sungai Kapuas dan Melawi. Di tahun 2021 sudah lebih 5 kali pemukiman warga di area das terendam banjir. Air sungai begitu mudah meluap. Hal yg tidak terjadi di tahun2 sebelum masifnya kerusakan hutan dan sungai.

Akhirnya muncul ide mengeruk sungai. Pertanyaanya berapa lama dan berapa banyak dana untuk memperbaiki das sungai kapuas sepanjang 1.143 km dan melawi 471 km. Katakan yg dikeruk 50% dari panjang sungai tersebut. Ini adalah proyek yg terlalu ambisius.

Sementara hulu dari permasalahan tersebut tidak ditangani. Pengerukan sungai adalah buang-buang uang. Apabila izin-izin perkebunan terus diberikan, tambang2 terus beroprasi dengan bar-bar, hutan terus ditebang. Pengerukna sungai tidak berarti apa-apa. Jika bernyali, cabut izin kebun yg praktiknya melanggar aturan, tertipkan tambang emas, dan stop HPH.

Minta agar satu izin pertambangan, HPH dan perkebunan sawit bertanggung jawab masing2 menanam minimal 10-20 ha lahan untuk penghijauan.